Jakarta, JNN.co.id – Dalam menghadapi tantangan industri perhotelan yang semakin kompleks, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengimbau para anggotanya untuk tidak hanya bersikap adaptif terhadap perubahan, tetapi juga lebih waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai wartawan namun tidak memiliki legalitas yang jelas.
Fenomena wartawan gadungan dinilai kian marak dan dapat merugikan pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan dan restoran. Oknum seperti ini seringkali memanfaatkan atribut pers untuk kepentingan pribadi dan kerap menekan pelaku usaha tanpa dasar jurnalistik yang sah.
Di sisi lain, PHRI terus mendorong anggotanya untuk aktif mencari terobosan baru dalam mengembangkan usaha. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah melalui kegiatan atau event yang bersifat kolaboratif.
Langkah ini bukan semata untuk menjaga keberlangsungan bisnis, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pajak dari sektor perhotelan dan restoran adalah sumber penerimaan daerah yang potensial dan tidak boleh diabaikan,” ujar Sri Rahayu, salah satu pengurus PHRI.
Sri Rahayu juga berharap adanya kesadaran kolektif dari pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pariwisata, terutama hotel dan restoran, sebagai aset strategis daerah. Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah harus terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang sehat, aman, dan saling mendukung.
Dengan kolaborasi yang erat dan langkah perlindungan dari praktik tidak etis seperti wartawan gadungan, sektor perhotelan diharapkan mampu terus berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. (Wis/Red)
