Bintuhan, JNN.co.id – Jolly Hong, Sekwil DPW Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Bengkulu (Tengah) menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah terpilih yang akan segera dilantik pada bulan Februari 2025. Sebagai hasil pilihan rakyat, para pemimpin Kepala daerah yang baru khususnya Kabupaten Kaur yang diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung rasa jawab serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat biasa.
Kepada JNN.id di Jakarta dilaporkan dari Bengkulu, Partai Prima juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan pasca-pemilihan. Perbedaan pilihan politik yang sempat terjadi seyogianya disikapi dengan bijak dan tidak berlarut-larut.
“Kini saatnya semua pihak kembali bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja sama dalam membangun daerah secara harmonis,” tegas Sekwil Prima Bengkulu.
Dalam menjalankan roda-roda pemerintahan, kepala daerah terpilih diingatkan untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan selama masa kampanye. Hal ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat, tetapi juga langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang adil makmur di tengah-tengah masyarakat biasa.
“Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menjalankan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, perlu menjadi prioritas utama guna memastikan kesinambungan kebijakan dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Salah satu agenda penting yang perlu menjadi perhatian kepala daerah adalah program pengurangan angka kemiskinan.
“Langkah nyata dalam bidang ini diharapkan mampu mendukung target nasional, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.
Program sosial seperti graduasi bantuan sosial dan percepatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos RI) harus menjadi acuan dan fokus pada program Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia, sehingga masyarakat miskin tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga didorong untuk mandiri secara ekonomi.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pelantikan kabinet, pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi melalui Kemensos harus menjadi perhatian utama tiap-tiap pemerintah daerah.
Kepala daerah yang baru akan dilantik bulan Februari 2025 diharapkan segera turun tangan untuk memastikan bahwa setiap warga yang berhak menerima bantuan telah terdata dengan baik. Jika masih terdapat masyarakat yang layak namun belum masuk dalam DTKS, pemerintah daerah harus segera merespons dan menindaklanjuti agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.
“Semua upaya ini adalah bagian dari kepentingan nasional dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sekretaris Wilayah Partai Prima Bengkulu bung Jolly Hong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi Indonesia Maju yang lebih sejahtera Adil Makmur. (Jolly Hong)
