Kota Bekasi, JNN.co.id – Pemerintah Kota Bekasi, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi, mengadakan kegiatan pembekalan bagi 56 operator kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Program Jaga Desa sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pencegahan.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kota Bekasi, Dr. Achmad Shovie Samabta Bhakti; Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi, Ryan Anugrah; serta puluhan operator kelurahan yang berperan penting dalam pengelolaan dan pelaporan data melalui aplikasi Jaga Desa.
Dalam kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Bekasi memberikan pembekalan kepada para operator kelurahan mengenai pemahaman aspek hukum, pencegahan potensi penyimpangan administrasi, serta tata cara penginputan dan pengelolaan data pada sistem aplikasi Jaga Desa.
Dr. Achmad Shovie menyampaikan bahwa Program Jaga Desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang bersih dan profesional. “Melalui pembekalan ini, diharapkan para operator kelurahan memiliki pemahaman yang utuh, baik dari sisi teknis maupun hukum, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi menegaskan bahwa pendampingan dan pembinaan melalui Program Jaga Desa merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mencegah potensi permasalahan hukum di tingkat kelurahan. “Jaga Desa bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendampingi dan memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap implementasi Program Jaga Desa dapat berjalan efektif, serta menjadi sarana penguatan integritas, transparansi, dan pelayanan publik di seluruh kelurahan di Kota Bekasi.(Zai)
