Jakarta, JNN.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus membuka jalan bagi pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini kerap sulit dikembalikan kepada negara maupun korban.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan terhadap pengesahan regulasi tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat meminta persetujuan seluruh fraksi atas RUU tersebut.
“Apakah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan, yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna.
Puan menyebutkan, regulasi tersebut telah melalui proses panjang selama kurang lebih 18 tahun hingga akhirnya disetujui menjadi undang-undang. Menurutnya, pembahasan regulasi ini bukan semata-mata karena tekanan atau desakan pihak tertentu, melainkan karena kebutuhan hukum masyarakat.
Ia berharap implementasi undang-undang tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan pembentukannya dan memberikan manfaat bagi bangsa serta negara.
Tiga Benteng Cegah Penyalahgunaan
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut dirancang dengan sejumlah mekanisme pengamanan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Setidaknya terdapat tiga benteng utama yang disiapkan. Pertama, pengawasan independen melalui pembentukan badan pengawas di luar aparat penindak. Kedua, penerapan mekanisme pembuktian yang berimbang dan pengujian secara terbuka di pengadilan. Ketiga, transparansi digital melalui sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang memiliki jejak audit permanen.
Habiburokhman menegaskan, mekanisme pengawasan tersebut diperkuat agar kewenangan perampasan aset tidak menjadi alat untuk kepentingan politik maupun praktik pemerasan oleh oknum aparat.
“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR,” jelasnya.
Tidak Hanya Menghukum, tetapi Memulihkan Kerugian
Habiburokhman mengatakan, substansi penting undang-undang ini adalah perubahan paradigma penegakan hukum. Selama ini, penanganan perkara pidana lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku, sedangkan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara maupun korban masih menghadapi berbagai kendala.
Melalui regulasi baru ini, negara tidak hanya berupaya memenjarakan pelaku, tetapi juga mengejar dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.
Salah satu instrumen yang diatur adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan pemidanaan terhadap pelaku, sepanjang persyaratan hukum dan pembuktian yang ditentukan undang-undang terpenuhi.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami kondisi tertentu yang membuat proses pidana tidak dapat dilanjutkan.
Habiburokhman juga mencontohkan kasus investasi bodong yang menimbulkan banyak korban. Tidak sedikit pelaku yang bersedia menjalani hukuman penjara, tetapi aset hasil kejahatannya tidak berhasil dikembalikan kepada korban.
Dengan adanya regulasi ini, pemulihan kerugian masyarakat diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan yang lebih efektif.
Menyasar Korupsi hingga Kejahatan Finansial
Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset tidak hanya terbatas pada korupsi. Regulasi ini juga mencakup sejumlah kejahatan lainnya, antara lain narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Secara garis besar, terdapat tujuh substansi yang diatur, mulai dari ruang lingkup tindak pidana, jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme hukum acara perampasan aset, pengelolaan dan pengawasan aset, hingga sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi serta pendanaannya.
Arsitektur regulasi tersebut juga memuat empat pilar utama, yakni perlindungan hak asasi manusia dan asas proporsionalitas, prosedur hukum yang presisi, tata kelola aset yang transparan, serta pemulihan yang berkeadilan bagi negara, korban, dan pihak ketiga yang beriktikad baik.
Pemerintah Tekankan Perlindungan HAM
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
Menurutnya, selama ini pengaturan mengenai perampasan aset masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan modus kejahatan modern.
Penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan juga dinilai belum optimal. Karena itu, dibutuhkan mekanisme yang lebih komprehensif, efektif, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“RUU ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Rini.
Dengan disahkannya regulasi ini, publik kini menaruh harapan besar agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku. Lebih dari itu, aset hasil kejahatan harus dapat ditelusuri, dibuktikan, dirampas melalui proses hukum yang sah, dan dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang berhak.
Namun, efektivitas undang-undang ini pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, independensi pengawasan, transparansi pengelolaan aset, serta konsistensi aparat dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih.(Red)





