Sumenep, JNN.co.id –Ketimpangan anggaran infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep pada Tahun 2026 terlihat mencolok. Angkanya berbicara sendiri. Kecamatan Arjasa dan Kangayan di Pulau Kangean menerima alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 32,7 miliar.
Sementara wilayah kepulauan lain seperti Raas, Masalembu, Giligenting, Sapudi, hingga Sapeken hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 400 juta hingga Rp 1,8 miliar. Selisihnya terasa jomplang.
Perbedaan sangat tajam ini memunculkan pertanyaan: apakah pembangunan kepulauan sudah berjalan secara adil?
Kejanggalan ini sudah menjadi bahan diskusi di warung kopi, forum aktivis, hingga kelompok masyarakat kepulauan. Banyak yang mulai bertanya, bagaimana logika distribusi anggaran infrastruktur di wilayah kepulauan yang sama-sama menghadapi tantangan geografis berat.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Sumenep Tahun 2026, total belanja infrastruktur di wilayah Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan (Pulau Kangean) mencapai Rp 32.793.419.402. Angka ini menempatkan kawasan Kangean sebagai penerima alokasi infrastruktur terbesar di wilayah kepulauan tahun ini.
Namun, ketika dibandingkan dengan kecamatan kepulauan lain, kesenjangan tersebut terlihat sangat tajam.
Di Kecamatan Giligenting, total anggaran infrastruktur tercatat hanya sebesar Rp1.567.168.166. Nilai ini bahkan tidak mencapai lima persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk wilayah Kangean.
Hal serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Gayam dan Nonggunong (Pulau Sapudi). Total anggaran untuk paket pekerjaan konstruksi di wilayah tersebut adalah sebesar Rp1.810.080.572. Meski sedikit lebih tinggi dibanding Giligenting, jumlah ini tetap menunjukkan skala pembangunan yang jauh lebih kecil dibandingkan kawasan Kangean.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat pada wilayah kepulauan terluar.
Di Kecamatan Raas dan Kecamatan Masalembu, total anggaran infrastruktur fisik di dua kecamatan tersebut hanya mencapai Rp1.027.013.422. Jika dibagi untuk dua wilayah sekaligus, nilai ini menunjukkan keterbatasan kapasitas pembangunan yang sangat nyata.
Begitu pula di Kecamatan Sapeken, anggaran infrastruktur yang tercatat dalam data RUP hanya sebesar Rp760.291.242. Angka ini menjadi salah satu yang terendah di antara wilayah kepulauan lainnya.
Sebagai putra kepulauan, Nanang Wahyudi menilai ketimpangan anggaran infrastruktur di wilayah Kepulauan Sumenep bukan lagi sekadar persoalan angka, melainkan cerminan cara pandang pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pulau.
Menurut pengusaha asal Sapudi, selisih anggaran puluhan miliar rupiah antara Pulau Kangean dan wilayah kepulauan lain seperti Sapudi, Raas, Masalembu, Sapeken, dan Giligenting terasa sulit diterima oleh masyarakat yang setiap hari hidup dengan keterbatasan akses.
“Kami di kepulauan ini tidak meminta dimanjakan. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Ketika satu wilayah mendapatkan puluhan miliar rupiah, sementara wilayah lain hanya mendapat Rp700 juta atau Rp1 miliar sekian, itu bukan lagi soal teknis anggaran. Itu soal rasa keadilan.”
Nanang mengatakan, masyarakat kepulauan selama ini sudah terbiasa menghadapi tantangan geografis, mulai dari cuaca ekstrem, transportasi mahal, hingga keterbatasan layanan dasar. Namun yang membuat publik kecewa adalah ketika pembangunan justru terasa tidak merata.
“Orang di kota mungkin tidak merasakan bagaimana rasanya jalan rusak berbulan-bulan, dermaga minim fasilitas, atau harus menunggu kapal karena infrastruktur terbatas. Tapi kami di pulau hidup dengan kondisi itu setiap hari. Karena itu, ketika anggaran pembangunan sangat timpang, wajar jika muncul pertanyaan: apakah kami ini benar-benar bagian dari prioritas pembangunan daerah?”
Nanang menegaskan, wilayah kepulauan terluar justru seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur, karena biaya logistik yang tinggi dan keterisolasian wilayah membuat kebutuhan pembangunan jauh lebih mendesak.
“Kalau wilayah yang paling jauh justru mendapat anggaran paling kecil, maka ada yang keliru dalam cara kita merencanakan pembangunan. Jangan sampai kepulauan hanya diingat saat musim politik, tetapi dilupakan saat musim pembangunan.”
Nanang juga mengingatkan bahwa ketimpangan infrastruktur bukan hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada masa depan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat kepulauan.
“Infrastruktur di kepulauan itu bukan sekadar proyek jalan atau bangunan. Itu adalah akses ekonomi, akses pendidikan, dan akses keselamatan warga. Kalau ketimpangan ini terus dibiarkan, maka kesenjangan antarwilayah akan semakin dalam.”
Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan pesan yang tegas.
“Sebagai putra kepulauan, saya hanya ingin satu hal: pembangunan yang adil. Bukan pembangunan yang ramai di satu pulau, tapi sepi di pulau lainnya.”(Tim)
