Pamekasan, JNN.co.id – Ribuan buruh rokok dan pengusaha tembakau yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam aksinya, ribuan buruh rokok tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan penertiban hukum, penertiban demokrasi dan penertiban ekonomi rakyat.
Adapun poin-poin tuntutan buruh rokok dan pengusaha tembakau tersebut diantaranya:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menertibkan LSM/Ormas tanpa legal standing.
2. Meminta kepolisian resort Pamekasan meminimalisir aksi demonstrasi tanpa izin atau prosedur resmi.
3. Meminta kantor Bea Cukai Madura memperkuat pembinaan bersama rakyat.
4. Bea dan Cukai harus menjadi mitra penghubung antara kepentingan pengusaha Industri Hasil Tembakau Madura dengan Pemerintah Pusat.
5. Bea dan Cukai harus memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi setiap pelaku usaha tembakau.
6. Meminta Pemerintah dan Bea dan Cukai memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tentang beratnya harga cukai bagi pelaku industri hasil tembakau Madura yang berskala kecil dan bersifat padat karya.
7. Meminta LSM/Ormas dan media berkontribusi dan memberikan solusi untuk produktivitas pembangunan ekonomi di Madura yang berkelanjutan dan berkeadilan.
8. Meminta APH dan Bea dan Cukai untuk tidak serta merta melakukan penindakan dan penangkapan sebelum memberikan solusi bagi keberlangsungan IHT, problem buruh dan petani tembakau.
Dalam orasinya, orator aksi mengungkapkan maraknya razia dengan pendekatan represif telah membuat sejumlah IHT terancam menghentikan produksi. Kondisi ini dikhawatirkan memicu gelombang pengangguran dan kemiskinan baru di Madura, mengingat ribuan keluarga menggantungkan hidup pada sektor tembakau.
“Kita tahu di Madura khususnya di Pamekasan ribuan warganya bergantung pada tembakau, bagaimana jadinya jika cara-cara premanisme dilakukan kepada para petani tembakau atau kepada IHT”, teriak salah satu orator aksi.
Lebih lantang sang orator menyerukan kepada pemerintah Pamekasan untuk berkolaborasi, mengedepankan diskusi dan pembinan yang manusiawi agar IHT tetap bertahan dan petani tembakau tidak semakin tertekan.
Jika tekanan terus berlanjut, massa khawatir Madura akan kehilangan salah satu penopang utama ekonomi rakyatnya. Perwakilan FPBM, Kholili, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai.
“Aksi ini aksi damai menyuarakan suara rakyat kecil yang kecewa, ada delapan tuntutan yang kami lakukan,” terang Kholili.
FPBM menegaskan tuntutan ini merupakan ajakan kolaborasi untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, perlindungan usaha rakyat, serta iklim investasi lokal yang sehat menuju kemajuan ekonomi Madura yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Tanpa ketertiban hukum, petani dan buruh menjadi pihak pertama yang terdampak,” pungkasnya. (Hor95)
