Blitar, co.id – Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 tetap memprioritaskan sektor kesehatan, khususnya jaminan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori tidak mampu.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hasnan Effendi, mengungkapkan bahwa porsi anggaran terbesar DBHCHT masih diarahkan untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi kelompok rentan.
“Total anggaran untuk premi BPJS Kesehatan sebesar Rp12.694.874.600. Sementara selisih sekitar Rp425.000 dipergunakan untuk biaya pendukung administrasi,” jelasnya saat ditemui di kantornya pada Senin (10/11/2025).
Ia menyebutkan, jumlah penerima manfaat premi BPJS Kesehatan yang dibiayai langsung melalui DBHCHT mencapai 27.986 jiwa per bulan.
Jika digabung dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat, total warga Kabupaten Blitar yang mendapatkan jaminan BPJS secara gratis mencapai sekitar 77 ribu jiwa. Pembayaran premi bagi peserta DBHCHT dilakukan selama 12 bulan penuh agar kepesertaan tetap aktif.
Meski terdapat prediksi penurunan nilai DBHCHT pada tahun berjalan, Hasnan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin harus tetap terlindungi.
“Harapannya kuota PBI yang dibiayai dari DBHCHT tidak berkurang. Jika ada penyesuaian anggaran, seyogianya dilakukan pada pos lain di luar jaminan kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga pemerataan akses layanan kesehatan serta memastikan tidak ada warga yang mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan medis.
“Semoga masyarakat Kabupaten Blitar tetap sehat. Itu yang paling penting,” pungkasnya.(Adv/Vol)
