Sumenep, JNN.co.id – Aktivis sekaligus konten kreator, Ainur Rahman, melontarkan kritik tajam kepada anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yazid. Kritik ini disampaikan Ainur menyusul pernyataan Yazid yang meminta aparat penegak hukum (APH) menangkap salah satu ASN Disperkimhub Sumenep terkait pusaran dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Ainur, sikap Yazid dinilai tidak netral dan terkesan sarat kepentingan politik.
“Saya heran, kenapa Mas Yazid hanya bernafsu minta ASN ditangkap, padahal Korkab Kiki menyebut banyak pihak lain juga terlibat. Ada oknum DPR, wartawan, kepala desa, bahkan anggota DPRD. Tapi kenapa yang disorot cuma ASN?” kata Ainur dalam rilisnya, Selasa (22/7/2025).
Ainur menilai pernyataan Yazid sebagai bentuk ketidakadilan dalam menyikapi informasi awal yang masih perlu pembuktian lebih lanjut.
“Ini tudingan masih prematur. Semestinya disampaikan ke penyidik, bukan di-publish begitu saja. Kalau memang ada bukti transfer, chat, voice, atau video, ya bawa ke ranah hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Ainur juga mengingatkan bahwa dalam logika hukum, pihak pemberi suap juga harus diperiksa lebih dulu, bukan hanya penerima.
“Kalau tuduhan Korkab itu benar, maka justru Korkab dulu yang harus diproses. Jangan langsung suruh tangkap ASN. Ini ada apa?” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ainur mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep untuk segera memproses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Yazid.
“Sikap seperti ini bisa merusak citra DPRD. BK harus bertindak,” pungkasnya.(Tim)
