Kupang, JNN.co.id – Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, Irfan, SKM., M.Kes, menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas layanan publik, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, pada Selasa (8/7/25).
Forum yang berlangsung di Aula Cendana Wangi Lt.2, Kampus Poltekkes Kupang ini, menjadi ruang strategis bagi institusi untuk mendengar suara masyarakat, menyerap masukan dari stakeholder, dan membangun standar pelayanan yang lebih inklusif, digital, dan humanis.
Dalam arahannya, Irfan secara terbuka menyampaikan urgensi kegiatan ini sebagai follow-up review terhadap layanan yang telah diterapkan, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pelayanan publik berbasis transparansi dan kolaborasi.
“Kami undang Bapak-Ibu karena kami meyakini bahwa Bapak-Ibu memiliki pengalaman dan pemahaman yang sangat berharga dalam melihat kondisi pelayanan publik. Masukan dari forum ini sangat diharapkan agar kami dapat menyusun standar layanan yang benar-benar menjawab kebutuhan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Poltekkes Kupang telah menetapkan 24 jenis layanan publik, mulai dari layanan mahasiswa, akademik, perusahaan, hingga layanan asrama dan alumni.
Beberapa layanan bahkan telah dialihkan ke sistem digital berbasis online, seperti layanan keaktifan mahasiswa dan penilaian akademik.
“Misalnya, mahasiswa yang ingin mendapatkan surat keterangan aktif kuliah, dulunya harus ke direktorat, kini bisa langsung akses secara online. Ini bentuk transformasi nyata. Tapi, apakah ini cukup? Nah, disinilah pentingnya forum ini — kami ingin dengar apakah layanan-layanan ini sudah memadai atau masih perlu dikembangkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Irfan juga menyinggung pentingnya keterlibatan mahasiswa, asesor, dan mitra eksternal dalam memberikan evaluasi nyata atas efektivitas layanan.
Bahkan, beliau meminta peserta forum untuk turut merumuskan layanan unggulan baru yang belum ada, namun sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik. Justru, forum ini adalah tempat terbaik bagi kami untuk belajar, menerima saran, dan bersama-sama membangun komitmen untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Forum ini dihadiri oleh lebih dari 40 stakeholder penting, seperti Wakil Direktur Poltekkes, kepala unit dan jurusan, media massa, organisasi profesi kesehatan (PPNI, IBI, PAFI, PATELKI, HAKLI, dan lainnya), direktur rumah sakit besar, kepala puskesmas, serta perwakilan mahasiswa, alumni, dosen, dan orang tua.
Kehadiran lintas elemen ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi layanan publik tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
“Kami percaya bahwa pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi juga hasil dari kerja sama semua stakeholder. Forum ini adalah bentuk konkret dari kolaborasi itu,” tambah Irfan.
Seusai memberikan arahan, kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi terkait standar pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Kupang, yang dibawakan oleh, Ishak Djari,SE,MM, hingga sesi diskusi.
Forum kemudian diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, yang mencakup komitmen bersama untuk mengimplementasikan standar pelayanan yang telah disepakati.
FKP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi penting dan konstruktif, yang nantinya akan dirumuskan dalam komitmen layanan bersama, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima di sektor pendidikan kesehatan. (March)
