Palembang, JNN.co.id – Sebuah video viral di media sosial menggemparkan Palembang. Dalam rekaman tersebut, seorang Ketua RT dengan nadaVoice lantang menyampaikan keluh kesahnya kepada anggota DPRD Kota Palembang terkait dugaan pemaksaan sumbangan yang dilakukan oleh seorang oknum camat.
Sang Ketua RT mengaku merasa tertekan untuk memberikan kontribusi sebesar Rp700 ribu per orang demi mengikuti kegiatan “jalan-jalan” ke Lampung yang diinisiasi oleh camat tersebut.
“Kami diminta ikut jalan-jalan ke Lampung dan harus bayar Rp700 ribu. Rasanya seperti dipaksa,” ungkap Ketua RT tersebut dalam video yang dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Sontak, curhatan pilu Ketua RT ini langsung menuai respons keras dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.
Orang nomor satu di Palembang itu bertindak cepat dengan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan perangkat pemerintah tersebut.
“Saya sudah meminta Sekda untuk segera memanggil pihak-pihak terkait dan mengklarifikasi informasi yang beredar. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ratu Dewa saat dikonfirmasi pada Selasa (8/4/2025), menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik yang merugikan masyarakat.
Wali Kota dengan nadaVoice geram menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh para aparatur pemerintah. “Pada prinsipnya, semua harus diperiksa terlebih dahulu.
Jika memang ada pelanggaran, saya minta tindakan tegas tanpa pandang bulu,” tandasnya, memberikan sinyal kuat bahwa sanksi berat menanti jika tudingan tersebut terbukti benar.
Sementara itu, Camat Kalidoni, Alex, yang namanya terseret dalam pusaran kontroversi ini, dengan tegas membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebut informasi mengenai pemaksaan sumbangan tersebut sebagai berita bohong yang tidak berdasar.
“Tidak benar itu. Saya tidak pernah memaksa RT untuk memberi sumbangan,” kilah Alex, berusaha membersihkan namanya dari tuduhan yang mencoreng citra pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Camat Alex mempertanyakan logika di balik tudingan tersebut. “Uang Rp700 ribu itu tidak cukup untuk jalan-jalan ke Lampung beberapa hari.
Tidak masuk akal saya memaksa mereka. Lagi pula, apa manfaatnya saya mengajak para RT liburan ke Lampung?” ujarnya, mencoba meyakinkan publik akan ketidakmungkinan tuduhan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, proses investigasi internal di lingkungan Pemerintah Kota Palembang masih terus bergulir. Masyarakat menanti denganTransparency dan keadilan dalam pengungkapan fakta sebenarnya di balik polemik sumbangan “jalan-jalan” yang melibatkan seorang Ketua RT dan oknum camat ini. (Wis/Red)
