Ogan Komering Ilir, JNN.co.id – Undangan silaturahmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) melalui Sekretariat Daerah dengan Nomor: 420/II/2025 tertanggal 7 Maret 2025 menuai kontroversi. Ketua DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia OKI, Aliaman, SH, mengkritik isi undangan tersebut yang dinilai masih membawa nuansa politik, meski Pilkada telah usai.
“Kami sangat menyayangkan di saat Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih periode 2025-2030 gencar mengajak semua pihak bersatu membangun OKI, justru muncul undangan dari Sekretariat Daerah yang seolah masih dalam euforia Pilkada. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan OKI yang selama ini dikenal dengan semboyan Bendhe Seguguk,” ujar Aliaman, Sabtu (8/3/2025).
Aliaman menyoroti penggunaan frasa dalam undangan yang berbunyi “Silaturahmi Tim Pemenangan Pilkada Bersama Bupati & Wakil Bupati OKI” dengan tema “Ramadhan Kareem Momentum Kita Untuk Meningkatkan Ketaqwaan, Integritas, dan Profesionalitas.” Menurutnya, pemilihan kata dalam undangan tersebut justru berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Pilkada Usai, Mengapa Masih Ada ‘Tim Pemenangan’?
Lebih lanjut, Aliaman menegaskan bahwa Pilkada telah selesai dan Bupati serta Wakil Bupati OKI terpilih, H. Muchendi Mahzareki dan Suprianto, sudah secara terbuka menyatakan bahwa mereka adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat OKI, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
“Dalam pidato perdananya di Rapat Paripurna XVI Masa Sidang II Tahun 2024-2025, Bupati OKI Muchendi sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi Tim 01 atau Tim 02. Semua adalah masyarakat OKI dan harus bersatu membangun daerah. Jadi, mengapa masih ada istilah ‘Tim Pemenangan’ dalam acara yang dibuat oleh Pemkab?” tandas Aliaman.
Menurutnya, hal ini berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat, seolah-olah ada pengelompokan antara yang mendukung dan tidak mendukung kepala daerah terpilih.
Diduga Bernuansa Politik Dinasti, Pemkab OKI Diminta Meralat Undangan
Aliaman juga menduga bahwa undangan tersebut bernuansa “politik dinasti” yang mengarah pada eksklusivitas kelompok tertentu. Ia mendesak Pemkab OKI untuk segera meralat isi undangan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
“Jika memang ini hanya untuk tim pemenangan, seharusnya tidak dibuat oleh Pemkab OKI, apalagi acara diadakan di Pendopoan Kabupaten. Yang lebih parah, jika kegiatan ini menggunakan anggaran APBD, maka bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terlebih di saat Pemkab OKI sedang melakukan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Aliaman berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak memicu polemik yang bisa mengganggu stabilitas daerah. “Silaturahmi itu penting, tapi harus inklusif, tidak boleh ada kesan eksklusivitas yang bisa menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” pungkasnya. (Tim IWO Indonesia )
