Jakarta, JNN.co.id – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Atas putusan itu, ia mengajukan banding.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang digelar untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kewenangan, yakni penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Polri menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Johnny dalam keterangannya.
Sidang berlangsung pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Komisi dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, dengan Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai wakil ketua dan tiga anggota lainnya.
Setelah AS mengajukan banding, permohonan tersebut akan diproses oleh Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku. Johnny mengatakan putusan KKEP itu merupakan bagian dari pembenahan internal dan bentuk pertanggungjawaban personel atas perbuatannya.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” ujarnya.
Polri, lanjut Johnny, juga akan melanjutkan sidang KKEP terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lain. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan dan pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, yang hadir dalam persidangan, mengatakan pihaknya memantau agar proses berjalan sesuai prosedur dan hak para pihak terpenuhi. Menurut dia, para pihak mendapat kesempatan untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” kata Anam.
Dalam keterangannya, Johnny juga menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi terkait perkara tersebut.
Sementara itu, penyelidikan dugaan *illegal tapping*, *illegal access*, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujar Johnny.
Ia menegaskan Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten dan mengajak masyarakat mengawal proses penegakan hukum serta kode etik.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” tuturnya. (Zai)
