Bekasi Kota, JNN.co.id – Ratusan supir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam DPC Organda Kota Bekasi menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Stadion Patriot Candrabhaga, Kamis (12/02/2026). Aksi dipicu oleh keberatan terhadap kebijakan operasional Bus Trans Beken.
Massa aksi yang membawa armada dari berbagai trayek—antara lain K-02, K-07, K-10, K-11, K-25, dan K-30—sempat memarkir kendaraan di tepi jalan dan menyebabkan penutupan sebagian akses Jalan Jenderal Ahmad Yani. Penutupan tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jantung Kota Bekasi sempat tersendat.
Menindaklanjuti situasi tersebut, jajaran Polres Metro Bekasi Kota turun ke lokasi untuk melakukan pelayanan, pengawalan, dan negosiasi humanis dengan para koordinator lapangan (korlap). Melalui komunikasi persuasif, petugas berhasil meyakinkan massa untuk membuka kembali akses jalan dan memfasilitasi perwakilan supir untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Bekasi.
“Fokus utama kami adalah menjamin hak penyampaian aspirasi berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas pengguna jalan. Kami bersyukur para perwakilan supir bersedia menempuh jalur dialog di Kantor Pemkot,” kata Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota Kompol Agus Rohmat, S.H., M.H.
Audiensi di Kantor Pemerintah Kota Bekasi dihadiri oleh Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Davis Busin Siswara, S.I.K., M.I.Kom, Asda II Dr. H. Inayatulloh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar, Kabagops Kompol Agus Rohmat, serta jajaran pengurus DPC Organda. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait.
Setelah mendengarkan hasil audiensi, massa aksi secara perlahan membubarkan diri dengan tertib. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas dan Satuan Samapta Polres Metro Bekasi Kota tetap bersiaga di lokasi hingga arus lalu lintas kembali normal.
Kapolres Metro Bekasi Kota melalui Kabagops Kompol Agus Rohmat menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. “Polri berkomitmen untuk terus menjadi jembatan komunikasi yang netral demi terciptanya kondusifitas wilayah di Kota Bekasi,” ujarnya.
Catatan: Pihak terkait diharapkan melanjutkan dialog untuk mencari solusi operasional yang adil bagi angkutan tradisional dan integrasi layanan transportasi publik di Kota Bekasi.(Zai)
