Pemuda LIRA Soroti Etika ASN dan Dugaan Perlakuan terhadap Wartawan di Bekasi

0
28

Jakarta, JNN.co.id – DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) menyoroti pentingnya etika aparatur sipil negara (ASN), pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers. Hal itu disampaikan dalam silaturahmi dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. H. Bambang Soesatyo, di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, mengatakan organisasinya berkomitmen menjadi bagian dari masyarakat sipil yang objektif, konstruktif, sekaligus kritis dalam mengawal pemerintahan.

“Ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus, kami merekomendasikannya. Namun, kami juga akan bersikap kritis jika ada pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Pengawasan terus kami dorong, termasuk hingga ke daerah,” kata Habibie.

Menurut dia, kritik bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk menjaga pemerintahan tetap bersih dan berpihak kepada rakyat.

Dalam pertemuan itu, Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi, yang dikenal sebagai Den Cupank, menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat terhadap seorang wartawan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Peristiwa yang disinggung tersebut disebut terjadi saat wartawan menjalankan tugas jurnalistik pada awal Oktober 2026.

“Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers,” ujar Den Cupank.

Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus menjalankan kewenangan dengan tetap mematuhi hukum dan etika. Den Cupank merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan. Jika pejabat alergi terhadap kritik, yang sedang diuji bukan kewibawaan pers, melainkan kedewasaan dalam memegang amanah,” katanya.

Den Cupank juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk nilai dasar BerAKHLAK, kode etik dan kode perilaku, serta kewajiban ASN. Menurut dia, nilai akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi perlu diwujudkan dalam tindakan, bukan sekadar menjadi slogan.

“Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, mengatakan akan meneruskan masukan Pemuda LIRA melalui komunikasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

“Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya. Namun, keputusan dan sebagainya merupakan ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat,” kata Bamsoet.

Ia juga menyoroti korupsi dan kolusi yang, menurutnya, dapat berkembang melalui celah sistem dan penyalahgunaan kewenangan. Bamsoet mengingatkan pentingnya kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi Jakarta dan wilayah penyangganya, termasuk Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan membahas sejumlah isu kebangsaan, termasuk ketahanan nasional. Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi dan tidak menyalahgunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat.

Ia menutup pertemuan dengan pepatah Jawa, “Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan.” Bagi Pemuda LIRA, pesan itu menjadi pengingat untuk terus bergerak secara kritis, progresif, dan konstruktif. (Zai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here