Koalisi Desak Pemkab Bekasi Tindaklanjuti Dugaan Perlakuan terhadap Jurnalis

0
121

Bekasi, JNN.co.id – (17 November 2026 ) Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menguat menjelang rencana Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2. Koalisi lintas elemen dan Aliansi Pers se-Bekasi Raya mendesak pemerintah menindaklanjuti dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.

Insiden yang dipersoalkan disebut terjadi pada 6 Oktober 2026. Setelah Aksi Damai Jilid 1 pada 15 Oktober, sejumlah pihak menilai Pemkab belum menyampaikan langkah administratif yang tegas dan transparan terhadap Kepala DLH, Syafri Donny Sirait. Mereka juga meminta Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengambil langkah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Praktisi hukum dari Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menilai belum adanya langkah konkret berisiko mengurangi kredibilitas pemerintah daerah.

“Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku. Hingga kini Syafri Donny Sirait masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Apabila persoalan ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik,” kata Bayu.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., mengatakan tuntutan koalisi tidak hanya menyangkut dugaan perlakuan terhadap jurnalis, tetapi juga akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan DLH. Ia menyoroti polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng dan meminta persoalan itu diperiksa secara transparan.

“Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi mengevaluasi jabatan Kepala DLH, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel,” ujar Herman.

Menurut Herman, gerakan tersebut bukan persoalan pribadi, melainkan berkaitan dengan kebebasan pers, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas pejabat publik.

Aktivis Bekasi Frits Saikat turut mengajak organisasi dan elemen masyarakat sipil bergabung dalam Aksi Jilid 2. Ia menyebut aksi itu sebagai bentuk desakan agar pemerintah merespons dugaan tindakan terhadap jurnalis dan menjaga fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Tokoh masyarakat Bekasi sekaligus Ketua Harian Nasional LSM Harimau, Saripudin BEKE, mendesak Bupati Bekasi mencopot dan menonaktifkan Syafri Donny Sirait. Ia mengatakan pihaknya siap menggalang aksi yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

Dalam pernyataan bersama, koalisi menyampaikan lima tuntutan kepada Bupati Bekasi dan aparat penegak hukum:

1.Mencopot dan menonaktifkan Syafri Donny Sirait dari jabatan Kepala DLH. Koalisi menilai dugaan tindakan terhadap jurnalis mencederai kemerdekaan pers dan meminta penanganan disiplin ASN mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021.
2.Membuka hasil pemeriksaan internal Inspektorat secara transparan dan menyelesaikan dugaan maladministrasi yang mereka soroti.
3.Melakukan audit investigatif atas temuan LHP BPK terkait anggaran sewa alat berat di DLH dan operasional UPTD TPA Burangkeng, dengan melibatkan BPK serta aparat penegak hukum.
4.Mengawal proses hukum tanpa intervensi. Koalisi meminta penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi menangani Laporan Polisi Nomor STTLP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA secara profesional dan objektif.
5.Menjamin perlindungan kerja jurnalistik dengan menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menghormati kerja jurnalistik sebagai bagian dari kontrol sosial.

Seluruh dugaan dan tuntutan tersebut merupakan pernyataan pihak-pihak yang mendorong aksi. Mereka meminta pemerintah dan aparat terkait memberikan penanganan serta penjelasan secara terbuka. (Zai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here