Blitar, JNN.co.id – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Selasa (5/5/2026), langsung menyita perhatian. Lembaga antirasuah itu menggelar pertemuan tertutup bersama Bupati, Wakil Bupati, jajaran kepala OPD hingga anggota DPRD.
Suasana di lokasi mendadak berubah. Akses masuk diperketat, petugas berjaga di sejumlah titik, sementara awak media tidak diperkenankan mendekat ke ruang pertemuan.
Tak hanya itu, informasi yang beredar menyebutkan seluruh peserta rapat dilarang membawa perangkat komunikasi, termasuk telepon genggam, selama kegiatan berlangsung.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Pemerintah Kabupaten Blitar terkait isi pertemuan tersebut. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi di tengah publik.
Sejumlah sumber internal menyebutkan, agenda tersebut diduga berkaitan dengan evaluasi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Namun, belum ada tanda-tanda adanya langkah penindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT).
Meski begitu, keterlibatan seluruh unsur pimpinan daerah dalam rapat tertutup tersebut dinilai bukan agenda biasa.
“Kalau sampai melibatkan semua OPD dan DPRD, biasanya ada hal penting yang sedang dibahas, minimal soal evaluasi serius,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pantauan di lokasi, aktivitas di lingkungan kantor pemkab tetap berjalan normal. Namun, pengamanan yang lebih ketat dari biasanya menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat strategis.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari KPK untuk memastikan apakah agenda tersebut murni langkah pencegahan, atau bagian dari proses yang lebih serius.(Vol)
