Surabaya, JNN.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Lokakarya Pembelajaran Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada 11-12 Maret 2026 di Hotel Kampi Surabaya.
Lokarkarya bertajuk “Menyusun Perangkat dan Strategi Memperkuat Peran ULD PB dan Lembaga Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana” ini bertujuan memperkuat peran ULD dalam penanggulangan bencana yang inklusif di Provinsi Jawa Timur.
Lokakarya dihadiri berbagai organisasi difabel dan pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas yang terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Kepala BPPD Provinsi Jatim yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, Deni Kiki Melia Tamara, S.STP., M.Si menekankan pentingnya sinergi antara ULD dan organisasi difabel untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bencana. “Jawa Timur memiliki 14 jenis ancaman bencana, sehingga ULD harus dapat bersinergi dan mengimplementasikan program-program yang dapat memberikan edukasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas,” ujarnya.
Lokakarya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas yang terdampak bencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas dalam penanggulangan bencana.
Lokakarya ini digelar sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan ini secara khusus terkait pembentukan tugas dan fungsi ULD dalam penanggulangan bencana.
Juga UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, karena penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan dalam bencana dan sering mengalami hambatan akses informasi, evakuasi dan layanan darurat. Maka perlu ada sistem penanggulangan bencana yang inklusif.
Peserta asal Sidoarjo mengungkapkan, ULD merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh para difabel. Itu sebabnya hasil lokakarya akan diteruskan ke sekolah-sekolah yang mempunyai siswa berkebutuhan khusus untuk dilatih simulasi siaga kebencanaan bagi difabel!
Peserta dari Yayasan Aura Lentera Indonesia asal Banyuwangi, Titis Anganten, S.Psi, S.Pd LB berharap ada lokakarya serupa yang melibatkan guru dan keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel dengan kolaborasi BPPD, Dinas Pendidikan Provinsi di Banyuwangi serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
“Selama ini pelatihan umum sifatnya, hendaknya ada kekhususan karena ini memang kebutuhan khusus! ” tegas guru SLB Negeri yang penyandang tunanetra ini.
Ia sendiri pernah mengalami kebanjiran di rumahnya dekat kantor Bupati Banyuwangi.
Di tempat terpisah, di Hotel Java Lotus Jember, Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi, Umar Asmoro, yang sedang mengikuti program BEN NLR Indonesia bareng penyandang Disabilitas asal Jember dan Situbondo, menungkapkan, Pemkab Banyuwangi sebenarnya sudah punya Perda dan Perbup ULD Ketenagakerjaan dan Pendidikan namun belum efektif dijalankan oleh dinas dinas terkait, hingga belum terasa manfaatnya bagi kaum difabel.
“Dalam rembug disabilitas mendatang saya harapkan lebih fokus mengoperasionalkan regulasi yang telah diperjuangkan dengan penuh dinamika itu,” tambah staf ahli fraksi DPRD Banyuwangi.
Umar Asmoro, karena polio sejak kecil dirinya pakai alat bantu 2 tongkat kruk dan naik sepeda motor modifikasi roda tiga. (Yeti Chotimah/Bung Aguk/JN-SW)
