Tulungagung, JNN.co.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Desk Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun program penanganan stunting yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Kegiatan ini bertujuan memastikan usulan program dan kegiatan penanganan stunting, baik di tingkat perangkat daerah maupun kecamatan, dapat tersusun secara lebih terarah, selaras dengan indikator layanan, serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Desk Pra Musrenbang ini juga mengacu pada kebijakan transformasi aksi konvergensi PPPS, yang menekankan pentingnya siklus aksi konvergensi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Siklus tersebut meliputi Analisis Situasi, Penguatan Perencanaan, Penguatan Pelaksanaan, serta Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi.
Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Drs. Jonahes Bagus Kuncoro, M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki.
> “Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini menitikberatkan pada data. Semakin baik capaian data indikator layanan yang diampu masing-masing petugas, maka data stunting di Kabupaten Tulungagung juga akan semakin akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Dalam kegiatan Desk Pra Musrenbang ini, para peserta membahas capaian berbagai indikator layanan yang menjadi dasar untuk menentukan fokus perbaikan program. Selain itu, dilakukan pula penyelarasan data antara tingkat kecamatan dengan perangkat daerah yang menjadi pengampu program.
Untuk memastikan kualitas data yang dilaporkan, setiap perangkat daerah diminta melakukan pemantauan terhadap kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan melalui rapat validasi data sebelum dilaporkan dalam Web Aksi Konvergensi Kemendagri.
Tidak hanya itu, seluruh unsur TPPS juga didorong untuk meningkatkan capaian indikator layanan yang belum memenuhi target serta memperkuat dukungan data semesteran pada tahun 2026. Data yang dimaksud meliputi antara lain kepesertaan JKN, kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA, akses sanitasi aman, akses air minum layak, serta data jumlah penduduk usia 0–18 tahun di setiap desa dan kelurahan.
Pelaksanaan desk dilakukan dengan mekanisme pembahasan usulan kegiatan dari perangkat daerah dan kecamatan secara satu per satu, menyesuaikan dengan indikator layanan yang ada. Dari proses tersebut kemudian disepakati berbagai usulan program yang akan diajukan, termasuk penentuan lokasi, status prioritas, serta level intervensi program.
Melalui Desk Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap upaya konvergensi lintas sektor dapat semakin kuat sehingga program penanganan stunting berjalan lebih terukur dan berdampak nyata.
Kolaborasi antara perangkat daerah, TPPS, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi kelompok sasaran prioritas, mulai dari ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (baduta), balita, hingga keluarga berisiko stunting, sehingga percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulungagung dapat tercapai secara optimal.(Ar)
