Oleh: Fauzi As
Sumenep, JNN.co.id – Rakyat tidak marah karena kehilangan akal sehat. Mereka marah karena kesabaran telah dirampas kebijakan yang dirasa semena-mena. Tiga hari terakhir, pembakaran, pengrusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga pemukulan aparat bukanlah gejala spontan. Itu akumulasi luka panjang.
Ketika rakyat sudah tak percaya lagi pada siapa pun bahkan pada mereka yang diberi mandat negara atau mereka yang bersembunyi di balik label agama maka semua seruan damai terdengar hambar, nyinyir, dan kosong.
Ketua ormas keagamaan yang dulu dianggap berwibawa kini hanya dilihat sebagai pembaca doa di panggung istana. Gelombang protes tak lagi bisa diredam dengan khutbah dan kalimat klise.
Pak Presiden, mari kita jujur. Rakyat tidak butuh pidato panjang, mereka butuh tindakan nyata.
Api yang Disiram Bensin
Kenaikan pajak adalah bara, tunjangan DPR adalah bensin. Hidup rakyat adalah ranting kering yang siap terbakar kapan saja. Ditambah penghargaan bintang maha putera yang justru terasa seperti menabur garam di luka.
Mari kita cek data Kemenkeu: penerimaan pajak memang naik signifikan – Rp1.055 triliun (2015), Rp1.869 triliun (2023), dan target Rp2.154 triliun pada 2024. Tetapi BPS masih mencatat 9,36% rakyat hidup miskin.
Bahkan angka itu patut diragukan, sebab banyak keluarga yang listriknya padam bukan karena mati lampu, tapi karena tidak sanggup membeli pulsa listrik. Di Madura, hal itu sudah biasa. Rakyat kita di miskinkan, bukan karena malas.
Sementara DPR hidup bak panti asuhan elit. Mobil dinas baru, rumah dinas, biaya komunikasi miliaran, dan fasilitas pelesiran ke luar negeri. Itinerary kunjungan kerja Komisi XI ke Sydney (26 Agustus – 1 September 2025) bocor ke publik. Dari sekian agenda, hanya satu yang resmi, sisanya wisata. Di saat gedung DPR jadi sasaran demo, wakil rakyat malah asyik di negeri orang.
Pejabat Menyiram Api
Menteri Keuangan bicara defisit seolah rakyatlah biang kerok, padahal uang pajak habis menutup utang dan proyek mercusuar. Menteri Koordinator langganan, Luhut Binsar Pandjaitan, lebih sering muncul dibanding Presiden, tapi lebih sibuk mengawal investasi daripada menenangkan rakyat.
Sementara di Madura, rakyat melihat wakilnya di DPR, Said Abdullah – Ketua Banggar DPR RI – dan putranya yang masuk jajaran anggota DPR terkaya. Ketika rakyat menjerit, mereka justru jalan-jalan.
Ironi yang terlalu menyakitkan.
Montesquieu pernah berkata: “Kekuasaan tanpa batas membuat penguasa kehilangan akal.” Kini kalimat itu menjelma nyata. Para pejabat bicara dari menara gading, tuli terhadap jeritan rakyat.
Bayangan yang Masih Melekat
Yang membuat rakyat makin ragu: hampir semua figur kunci di kabinet adalah warisan Jokowi – dari Panglima TNI, Kapolri, hingga menteri strategis. Rakyat bertanya, apakah Prabowo sungguh presiden baru, atau sekadar bayangan dari presiden lama?
Mereka masih ingat oligarki menari di atas penderitaan rakyat era Jokowi. Kasus korupsi bansos, proyek IKN yang jor-joran, dana pensiun dipertaruhkan. Bayangannya belum hilang. Maka, ketika rakyat mulai menyebut Anda “presiden bayangan,” itu bukan ejekan. Itu peringatan.
Rakyat Tidak Butuh Janji
Cicero pernah menulis: “Kita semua adalah budak hukum agar bisa hidup merdeka.” Namun di negeri ini, hukum justru jadi budak penguasa. Maka jangan heran bila rakyat lebih memilih hukum jalanan, karena keadilan tidak mereka temukan di pengadilan.
Satirnya sederhana: negara ini ibarat rumah bocor. Atapnya rembes, dindingnya retak, tapi penghuninya sibuk membeli sofa baru untuk tamu. Api kecil di dapur dibiarkan, sampai akhirnya membakar seluruh rumah pejabat.
Pak Presiden, rakyat tidak meminta surga. Mereka hanya meminta keadilan. Mereka tidak ingin terus dipaksa hidup dalam kepalsuan. Jika Bapak tidak berani jujur pada diri sendiri, jangan salahkan jika rakyat menyalakan api.
Karena bagi mereka, lebih baik terbakar bersama daripada hidup terus dalam kebohongan dan tipu daya pemerintah.
