Super Top dan Wali Kota Blitar, SelakuTergugat Mangkir Pada Sidang Perdana Gugatan Perdata Warga Terdampak

0
48

Blitar, JNN.co.id – Sidang perdana gugatan perdata terhadap pihak Super Top dan Wali Kota Blitar
dengan nomor 180/Pdt.G/2026/PN Blt, yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Senin (9/11/2026), belum berjalan sebagaimana agenda awal. Pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukum Ir.Joko Trisno Mudiyanto, SH sedang tergugat disebut tidak menghadiri persidangan.
Hal tersebut disampaikan Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara Patria Justisia Blitar, selaku kuasa hukum pihak penggugat.

Menurut Joko, agenda sidang pertama tersebut adalah penyampaian surat kuasa sekaligus penyerahan gugatan asli kepada majelis hakim.

“Pada hari ini pihak Super Top maupun Wali Kota Blitar tidak menghadiri sidang perdana,” ungkap Joko dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, persidangan selanjutnya ditunda selama dua minggu dan dijadwalkan kembali pada 23 November 2026.

Joko juga menyampaikan bahwa apabila pada pemanggilan ketiga pihak tergugat tetap tidak hadir, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada tidak digunakannya hak mereka untuk memberikan tanggapan dalam proses persidangan.

“Kalau nanti panggilan ketiga juga tidak hadir, maka dapat dipastikan mereka tidak menggunakan haknya,” jelasnya.

Ketidakhadiran para tergugat dalam sidang awal ini menjadi perhatian dalam kelanjutan perkara perdata tersebut. Namun, proses pemanggilan dan pemenuhan hak para pihak tetap menjadi kewenangan pengadilan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Saat awak media mengkonfirmasi ke kantor Pemerintah Kota Blitar menenemui Kabag Hukum ternyata sedang rapat dan belum bisa memberi keterangan.
Sebelumnya diberitakan Pembangunan Swalayan Supertop di Kota Blitar berujung gugatan perdata. Tujuh warga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap CV Supertop dan Wali Kota Blitar melalui Pengadilan Negeri (PN) Blitar, dengan mempersoalkan dampak pembangunan terhadap lingkungan permukiman serta dugaan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Publik kini menantikan kelanjutan persidangan pada 23 November mendatang, termasuk apakah pihak Super Top dan Wali Kota Blitar akan hadir untuk memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan.(Vol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here