Kota Bekasi, JNN.co.id – Proses pengukuran lahan sengketa yang melibatkan SMK Negeri 4 Kota Bekasi berlangsung pada /Rabu (02/09/2026). Pengukuran dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi atas lahan yang selama ini diklaim belum pernah diukur secara resmi, dengan pendampingan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi serta kehadiran perwakilan Dinas Pendidikan.
Persoalan bermula dari klaim sejumlah warga yang menyatakan diduga terdapat pembangunan pagar di atas tanah yang mereka anggap sebagai fasilitas umum (Fasum) maupun milik warga tanpa izin. Melalui pengukuran ini, para pihak berharap batas-batas kepemilikan menjadi jelas sehingga tensi konflik dapat diturunkan dan sengketa dapat diselesaikan dengan langkah yang adil.
Kegiatan pengukuran dihadiri oleh para pihak, antara lain:
1.Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
-Nico, S.H. (Kasubsi Intelijen)
-Indra
-Dimas
2.BPN Kota Bekasi
Lanang MP
M. Miftah H
3.Kantor Cabang Dinas Wilayah III Pendidikan
Sutisna, mewakili Farhan (Bidang Sarana dan Prasarana)
4.Warga RT 01/RW 07 yang terdampak
AKBP (Purn.) Masrukhan
Karta S
Hendra Lauensus
M. Tambunan
Nasir
Hendra D.
5.Penasihat Hukum
Mafudin S.H, M.H.
6.Pihak Sekolah SMKN 4 Kota Bekasi
Perwakilan sekolah turut hadir dalam proses.
Kasubsi Intelijen Nico, S.H. menjelaskan bahwa kehadiran Kejaksaan bertujuan memantau proses pengukuran yang dilakukan BPN sekaligus memastikan pemeriksaan dokumen pihak-pihak yang bersengketa.
“Kami dari pihak kejaksaan sifatnya mengetahui dan melihat Proses Pengukuran dari BPN di SMK N 4 kota bekasi yang sebelumnya memang belum dilakukan pengukuran. Langkah selanjutnya masih ada proses. Kami menunggu hasil pengukuran BPN terlebih dahulu, lalu akan diperiksa kelengkapan dokumen masing-masing pihak yang bersengketa, Selanjutnya kemungkinan akan dimusyawarahkan bersama dinas terkait guna mencari solusi yang berkeadilan,” ungkap Nico.
Diwakili AKBP (Purn.) Masrukhan, warga menyampaikan harapan agar proses pengukuran berjalan transparan serta menghasilkan data yang akurat. Warga menegaskan persoalan ini telah berlangsung lama dan berdampak pada ketenteraman lingkungan.
“Kami warga berharap hasil pengukuran ini benar-benar jujur dan akurat. Selama bertahun-tahun persoalan ini membuat kami cemas dan tidak tenang. Kami tidak menuntut yang bukan hak kami, namun hak kami pun tidak boleh diambil semena-mena. Biar hasil ukur BPN yang menjadi penentu kebenaran, sehingga kami bisa hidup berdampingan dengan sekolah dengan damai,” ujar Masrukhan mewakili warga.
KCD Apresiasi Mediasi, Tekankan Keamanan dan Kepastian Status Lahan
Sementara itu, Sutisna mewakili Farhan dari Kantor Cabang Dinas Bidang Sarana dan Prasarana menyatakan apresiasi kepada Kejaksaan atas fasilitasi mediasi. Ia juga menyinggung peran pihak-pihak yang ikut mengawal perkembangan isu aset SMKN 4.
“Kami sangat berapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Kota Bekasi yang telah memfasilitasi proses mediasi ini, juga kepada seluruh pihak terkait termasuk media dailyindonesia.co yang senantiasa mengawal perkembangan masalah aset SMKN 4 Bekasi ini. Mudah-mudahan pengukuran ini membawa titik terang bagi persoalan yang bertahun-tahun belum terselesaikan,” ujar Sutisna.
Lebih lanjut, Sutisna menegaskan prioritas ke depan adalah /keamanan dan kenyamanan bagi pihak sekolah maupun warga yang bersengketa. Hasil pengukuran diharapkan mampu mempertegas batas serta luasan aset sekolah sekaligus memperjelas status lahan yang selama ini diklaim sebagai tanah Fasum/Pasum.
“Yang terpenting, sekolah tetap aman dan warga tetap nyaman ke depannya. Kami dari tim aset KCD teguh mempertahankan aset negara, tidak boleh berkurang sedikit pun,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses pengukuran masih berjalan dan seluruh pihak menunggu hasil resmi dari BPN Kota Bekasi. Para pihak berharap langkah ini menjadi jalan penyelesaian sengketa tanah yang selama ini berlarut-larut melalui proses yang transparan, adil, dan berkemanusiaan. (Zai)
