Jakarta, JNN.co.id – Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan WhatsApp, alumni Lemhannas Wilson Lalengke menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jurnalis dan LSM sebagai “Londo Ireng” dinilai menimbulkan kegelisahan publik. Menurut Wilson, istilah tersebut sarat makna historis dan politis, sehingga penggunaannya semestinya tidak ditujukan pada pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan.
“Pernyataan Presiden Prabowo Subianto jelas menimbulkan kegelisahan publik. Istilah ‘Londo Ireng’ sarat makna historis dan politis. Sayangnya, frasa itu salah penempatan karena ditempelkan pada para wartawan dan aktivis LSM,” kata Wilson.
Wilson menjelaskan bahwa “Londo” pada dasarnya dipahami sebagai penjajah, sedangkan “ireng” berarti hitam. Jika digabung, “Londo Ireng” menurut Wilson merujuk pada kelompok bangsa yang berperan sebagai penjajah. Ia juga mengaitkan penggunaan istilah itu dengan pandangan Presiden pertama RI, Soekarno, yang menilai “Londo Ireng” adalah kelompok pribumi yang ikut menindas bangsanya sendiri melalui kekuasaan negara.
Lebih lanjut, Wilson menilai pernyataan Prabowo justru “mengarah pada dirinya sendiri.” Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo—termasuk saat menjabat sebelumnya—berkantor di bekas kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang dinilai Wilson sebagai simbol penjajahan.
“Jika ada yang pantas disebut ‘Londo Ireng’, maka itu adalah kelompok penguasa yang menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wilson menegaskan bahwa jurnalis dan LSM justru berada di sisi yang berlawanan. Ia menyebut keduanya berfungsi sebagai kontrol sosial—pihak yang tanpa pamrih memperjuangkan kepentingan rakyat serta melawan praktik ketidakadilan.
“Melabeli wartawan dan LSM sebagai ‘Londo Ireng’ adalah bentuk pengaburan sejarah sekaligus pelecehan terhadap peran penting masyarakat sipil dalam negara demokrasi,” katanya.
Wilson juga mengatakan bahwa Soekarno berulang kali menegaskan “Londo Ireng” sebagai “kelompok pemerintah yang menjajah dan menindas rakyatnya sendiri.” Menurutnya, pandangan itu masih relevan hingga kini, ketika ia menilai sebagian penguasa lebih fokus melanggengkan kekuasaan dibanding menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
Selain itu, Wilson mengaitkan gagasan Rousseau yang menyatakan bahwa ketika penguasa menindas rakyat, maka penguasa tersebut telah berubah menjadi penjajah. Ia juga menyinggung kritik Immanuel Kant yang menilai tindakan menyerang jurnalis dan LSM dengan sebutan yang memojokkan dinilai jauh dari kewajiban moral pemimpin.
Masih Pernyataan yang sama, Wilson menyerukan agar masyarakat tidak salah menangkap maksud istilah tersebut. Ia menegaskan bahwa “Londo Ireng” tidak layak dialamatkan kepada jurnalis dan LSM, melainkan ditujukan pada penguasa yang dinilai mengkhianati rakyatnya sendiri.
“Oleh karena itu, jangan salah alamat. ‘Londo Ireng’ bukanlah jurnalis atau LSM, melainkan penguasa yang mengkhianati rakyatnya sendiri,” tutup Wilson. (Zai)
