Kabupaten Bekasi, JNN.co.id – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menekankan pentingnya dukungan jajaran kejaksaan dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri dalam mempercepat swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan saat acara Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, pada Selasa (19/8).
Burhanuddin menegaskan bahwa setiap daerah harus mendukung kegiatan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. “Ini adalah langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan wajib hukumnya bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk mendukungnya,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa pangan merupakan persoalan strategis yang berhubungan dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum. Burhanuddin bahkan mengancam akan menegur jajaran yang tidak mendampingi Menteri Pertanian dalam program swasembada pangan. “Bahkan pada waktu Pak Menteri mengunjungi daerah, apabila tidak ada orang-orang kejaksaan yang ikut mengawal, saya akan tegur,” tegasnya.
Menurut Burhanuddin, kekurangan pangan dapat memicu kerawanan, termasuk praktik korupsi. Oleh karena itu, dukungan terhadap program pangan menjadi bagian dari penegakan hukum yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. “Kalau perut kosong, bisa merembet ke mana-mana. Kita wajib memastikan program pangan berjalan lancar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kejaksaan juga mendorong pemanfaatan aset-aset sitaan dari perkara korupsi untuk mendukung program Jaksa Mandiri Pangan. Lahan sitaan tersebut kini ditanami padi, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pembangunan dapat berjalan beriringan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi atas dukungan Jaksa Agung. Ia menyatakan bahwa keterlibatan kejaksaan mempercepat realisasi program pertanian, termasuk distribusi pupuk dan pencetakan sawah baru. “Kalau ada perintah dari Kajati atau Kajari, proses langsung jalan malam itu juga,” ujarnya.
Amran menambahkan, berkat dukungan ini, target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden dapat tercapai lebih cepat. “Insyaallah, jika semua bergerak serentak, target swasembada yang ditetapkan dalam empat tahun bisa kita capai hanya dalam satu tahun,” tegasnya.
Panen raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi menjadi momen penting kolaborasi antara penegakan hukum dan pembangunan pertanian. Dengan dukungan lintas sektor yang kuat, pemerintah optimis Indonesia mampu mempercepat langkah menuju kedaulatan pangan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kementan, pejabat Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta para petani setempat.
Dengan semangat kerja sama, langkah menuju swasembada pangan diharapkan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat Indonesia.(Zai)
