Haidar Alwi Kritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta

0

Jakarta, JNN.co.id – Haidar Alwi bekerjasama dengan Haidar Alwi Institute adakan diskusi publik mengkritisi IMB dan Reklamasi teluk jakarta di Gedung Juang 45 menteng jakarta pusat pada senin 29/07/2019

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta menjadi perbincangan hangat sepanjang 2018. Langkah Gabener mencabut izin proyek reklamasi tak terlepas dari janjinya bersama pasangannya saat maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Pasangan yang diusung Gerindra dan PKS

itu berjanji menghentikan proyek reklamasi yang digagas pendahulunya. Dan kemudian sekarang dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk salah satu pulau reklamasi.

Haidar Alwi yang merupakan inisiator

Gerakan Perubahan #2022GantiGabener dan juga sebagai Founder dari Haidar Alwi Institut ini sangat menyesalkan atas kebijakan serta keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang mengeluarkan izin mendirikan b Haidar Alwi Kritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta ini.

Haidar menganggap, sikap Anies yang mengeluarkan IMB ini membuktikan bahwa dirinya tidak konsisten sebagai seorang pimpinan dan bukan lah seorang pemimpin. Karena, janji-janji kampanyenya yang terdahulu tidak ditepatinya.

“Padahal awalnya bilang reklamasi adalah masa lalu. Bukan masa depan Jakarta. Lah, ini kan enggak konsisten. Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan,” tukas Haidar.

Haidar Alwi menjelaskan bahwa Gubernur Anis Baswedan tidak memiliki komitmen yang jelas dengan apa yang pernah diucapkan pada saat kampanye Pilgub DKI jakarta pada 2017 lalu.

“Kalau pulau-pulau ini nantinya sukses dan dapat menyumbang APBD untuk DKI, nanti dia akan klaim seolah yang sukses adalah Anies. Padahal itu cuman ganti nama saja,” kata Haidar Alwi, di gedung Juang 45, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019) sore.

Haidar Alwi juga menyoroti terkait Pemprov DKI yang menyerahkan pengelolaan tiga pulau, yakni Pulau C. D, dan G kepada PT Jakpro yang merupakan salah satu BUMD milik DKI. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kemudian Anies Baswedan membuat kebijakan perubahan nama tiga pulau itu. Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama.

“Anies Baswedan menyebut bahwa perubahan tiga nama pulau ini memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. Jadi setelah ganti nama, baru ngomong masa depan Jakarta,” imbuh Haidar Alwi menutup. (Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here