Surabaya, JNN.co.id – Mapolda Jatim yang berada di Jl. Raya Ahmad Yani, Surabaya, merupakan institusi pemerintah di wilayah Jawa Timur yang memberikan pelayanan, menciptakan kondusifitas masyarakat.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, merupakan Kepala Institusi Kepolisian yang beragama non muslin. Namun kepiawaian dalam menciptakan Kamtibmas, sehingga dipilih berdasarkan kebijakan pemerintah untuk memimpin di wilayah Polda Jatim.
Penanggung Jawab kelompok Pemuda Madura Peduli Islam, M. Ali Imron menyatakan, pihaknya dengan sukarela membatalkan rencana diadakannya aksi yang sebelumnya dijadwalkan akan dihelat 22 Desember 2020 di depan Mapolda Jatim pada keterangan tertulis (Surat Pertama Pemuda Peduli Islam, tanggal 18/12/2020).
“Aksi yang rencananya tanggal 22 Desember, kami nyatakan dibatalkan,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya. Senin, (21/12/2020)
M Ali Imron menjelaskan secara keterangan tertulis, rencana aksi tersebut diurungkan lantaran kelompok tersebut mendukung kebijakan pemerintah dan menghargai sebuah perbedaan.
“Kami Pemuda Madura Peduli Islam menyatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI, dengan Bhineka Tunggal Ika, dimana Indonesia dibesarkan. Perbedaan itu juga kami anggap sebuah kekayaan budaya bangsa Indonesia,” ujarnya saat dihubungi via WhatsApp. Selasa, (22/12/2020).
Sebelumnya, beredar kabar di media sosial bahwa, kelompok Pemuda Madura Peduli Islam akan melakukan aksi di depan Mapolda Jatim, pada Selasa 22 Desember 2020.
Sejak kemarin, surat ini ramai dibagikan pemilik akun Twitter. Paling baru adalah cuitan Akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando lewat akun Twitter @adearmando1. Ade membagikan foto surat tersebut dengan caption cuitan seperti ini:
“Ini lagi. Ada kelompok Pemuda Madura Peduli Islam menolak Kapolda Jatim yang baru, karena dia non-muslim. Pasti kaum pemuda ini gak hadir ketika ada pembagian otak.”
Unggahan Ade Armando ini langsung ramai di Twitter. Warganet nampak setuju dengan Ade, dan menunjukkan gelagat kurang simpati dengan aksi tersebut. Beberapa malah menyayangkannya.
Lalu, akun @edkris638 yang berkomentar begini: “Otaknya ilang di laci, jadi kebagian ampas aja, kop surat aja produksi warnet, ga ada kreatif2nya, buka donasi otak aja bang, biar banyakan dikit, hehe.”
Berikutnya, akun @Wijanar46297905 menulis: “Terus hubungannya apa dengan islam, kalo Kapoldanya orang non muslim. Nggak nyambung blas. Goblog boleh, tapi jangan kelewatan. Suruh swab aja dulu, baru boleh demo. Demo nggak ada gunanya juga.”
Harapan masyarakat Jawa Timur, semua pihak mendukung program pembangunan Pemerintah Indonesia, khususnya Jawa Timur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.
Guna terwujudnya itu semua, perlunya ada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Forkopimda (Umaro), dan seluruh elemen masyarakat serta Ulama dalam memelihara dan menciptakan kamtibmas yang kondusif.
Selaras dengan pernyataan BEM Unair melalui Wakil Presiden BEM Unair, Risyad menyatakan, keprihatinan yang mendalam, dan menyayangkan masih adanya pemikiran sempit sebagian masyarakat dengan mengkaitkan agama dalam berbangsa dan bernegara.
Menurut Risyad, bahwa dengan tuntutan tersebut justru bisa merusak keharmonisan di antara warga Jawa Timur, apalagi saat ini Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Nico Afinta adalah Putra Daerah Jawa Timur, asli Arek Suroboyo.
“Saya mencermati pengangkatan Kapolda tersebut, adalah berdasarkan rekam jejak bagaimana prestasi beliau di karir kepolisian, dan kita harus melihat kinerjanya ke depan, itu yang penting,” tukas Risyad. (Ari/Red)
